KOM 2018 & Gerbong baru.

Cerita singkat Lokakarya Kick off Meeting Program PPSP Nasional 2018

Advertisements

Bukan hanya alasan kemacetan saja jikalau pergi rapat atau acara lain ke Jakarta menggunakan transportasi Kereta api tetapi banyak benefit dan hikmah lain yang bisa didapatkan. Percaya khan?

Pertama bisa beristirahat apalagi buat yang tukang molor, cocok bingit, kedua menambah silaturahmi dengan berkenalan ke penumpang samping kanan kiri. Ketiga bisa menulis blog, ini mah buat yang seneng aja. Tapi sekarang tuh jamannya diary online, dari pada ngirim or broadcast tulisan orang lain mendingan share link blog sendiri. Karena tulisan orang lain bisa saja hoax, wajib tabayyun dulu (cek and ricek).

Keempat, bisa ngecash smartphone juga karena semua kelas gerbong dijamin masing-masung dapet colokan. Serta terakhir, bebas macet.

Apalagi klo dapetnya KA Gerbong Priority dijamin perjalanan lebih nyaman dan menyenangkan. KA Gerbong Priority apa itu?.. klik aja DISiNI.

***

Photo : Peserta teraktif sedang berbicara / dokpri.

Dari Stasiun Gambir ke Lokasi acara Lokakarya Kick off Meeting (KOM) Program PPSP Nasional 2018 di Hotel Aryaduta Tugu Tani bisa sambil olahraga jalan kaki. Keluar area stasiun gambir dan naik Jembatan Penyebrangan, turun dan berjalan sekitar 800 meter, belok kiri bangunan ke empat adalah lokasi lokakarya. Bisa sedikit olahraga sambil bekerja.

Tiba di tempat acara tepat waktu, isi absensi, dan diberi goodybag berisi bahan-bahan rapat trus cari meja dech. Ternyata Pokja Sanitasi Jabar hadir cukup lengkap, Setda-Bappeda-DisPerkim-Satker PSPLP. Alhamdulillah.

Nah… dengerin ceramah dan baca bahan sambil guyam gayem snack coffee break.…. gini ceritanya, Hingga akhir 2017 terdapat 485 kabupaten/kota di 34 provinsi yang telah memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai portofolio pembangunan sanitasi daerah, yang perlu didorong implementasinya meliputi 3 aspek penting yaitu : Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan. Tentu saja fokus implementasinya adalah untuk mencapai amanat RPJMN 2015-2019 yaitu pencapaian akses universal untuk sanitasi.

Maka rapat eh lokakarya dua hari ini dilaksanakan oleh Pokja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air minum, sanitasi (PPAS) Nasional melalui pengelola harian Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman) mengundang seluruh pokja Sanitasi/AMPL provinsi seluruh indonesia. Wadduh jadi banyak singkatan geneeeh, tapi tetep kudu hafal dan paham, akhirnya masuk ruangan lokakarya lagi hingga hari kedua.

Ada juga istilah EHRA dan NAWASIS, tah panjangna Enviroment Health Risk Assesment dan National Water and Sanitation Information Services. Semuanya di atur oleh PMU (Program Management Unit).

Jadi beraneka singkatan itu belum seberapa karena masih ada ratusan singkatan lain yang harus dibaca, dibaca, diresapi dan dipahami.

***

Beberapa pemateri memberikan informasi, harapan dan berbagai tindak kreatif serta semangat pembaharuan yang bisa diduplikasi serta sedikit penyesuaian dengan budaya lokal.

Yang pasti beberapa materi yang perlu dipahami lebih jauh adalah ada regulasi dalam bentuk
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ Tentang Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2015-2019 di daerah yang di tandatangani pak Cahyo Kumolo tanggal 19 Desember 2017.

Poin penting tugas pemerintah provinsi untuk bidang sanitasi melalui Pokja AMPL/Sanitasi adalah KA3FS2.

Mau tau KA3FS2? Klik aja DISINI.

Trus yang moo dapetin materi-materi paparan tinggal unduh aja di ppsp.nawasis.info guys, cekidot.

***

2 haripun terlewati, tiba saatnya untuk pulang sambil memendam kerinduan. Anak cantik dan ibunya menanti disana.

Lagi-lagi Kereta Api menjadi pilihan, Argo Parahyangan Gerbong tambahan didapet via Traveloka. Ternyata itu rangkaian gerbong baru dengan tampilan joknya senyaman sofa dengan warna biru dan putih yang ceria sekaligus menentramkan.
Tepat pukul 17.02 wib bertolak dari Stasiun Gambir menuju arah Bandung, Cimahi kota tujuan. Wassalam. (AKW).

Peran Provinsi dlm Pembangunan Sanitasi

Peran Provinsi dalam pembangunan Sanitasi berdasarkan Surat Edaran Mendagri terbaru

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ Tentang Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2015-2019 di Daerah tanggal 19 Desember 2017 menjadi pedoman terbaru dalam pembangunan sanitasi di daerah.

Poin penting tugas pemerintah provinsi untuk bidang sanitasi melalui Pokja AMPL/Sanitasi adalah :

Pertama, Koordinasi yaitu mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, Advokasi yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi.

Ketiga, Advisory yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan Gubernur dan DPRD dan pokja AMPL/ Sanitasi atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

Keempat, Fasilitasi yaitu membantu gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program PPSP baik kepada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan.

Kelima, Supervisi yaitu membantu Gubernur melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program serta kegiatan PPSP sesuai tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif.

Keenam, Singkronisasi yaitu membantu Gubernur dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP antar dan antara kabupaten/kota dalam provinsi sesuai dengan tujuan dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.